Kategori: Uncategorized

 

 

PROBOLINGGO – Upaya pelestarian lingkungan sekaligus mitigasi bencana terus digencarkan di Kabupaten Probolinggo. Kali ini, Organisasi Kemasyarakatan Tapal Kuda Nusantara (TKN) berkolaborasi dengan Polres Probolinggo menggelar kegiatan penanaman 1.000 pohon di kawasan Rumah Adat DAM 8. Rabu, 22/04/2026 .

Kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap kondisi lingkungan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Aksi penghijauan ini juga diharapkan mampu memperkuat struktur tanah serta menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar aliran sungai yang berada di lokasi kegiatan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sebuah banner besar terpasang di area kegiatan dengan tulisan “Selamat Datang di Rumah Adat DAM 8” serta keterangan kegiatan penanaman 1.000 pohon dalam rangka mitigasi pencegahan bencana. Banner tersebut juga menampilkan sejumlah tokoh yang terlibat dalam kegiatan ini, di antaranya Kapolres Probolinggo AKBP Wahyudin Latif bersama Ketua Bhayangkari Ny. Ika Latif, serta Ketua DPC TKN Tapal Kuda Probolinggo H. Abdullah .

Ketua DPC TKN Tapal Kuda Probolinggo, H. Abdullah . menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung program pelestarian lingkungan serta membangun sinergi dengan aparat penegak hukum.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata kepedulian kami terhadap lingkungan. Kami ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam, karena dampaknya akan kembali kepada kita semua,” ujarnya.

Sementara itu, jajaran Polres Probolinggo menyambut baik kolaborasi tersebut. Keterlibatan kepolisian dalam kegiatan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program sosial kemasyarakatan yang berdampak langsung bagi lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Selain sebagai langkah mitigasi bencana, kegiatan penanaman pohon ini juga memiliki nilai edukatif. Masyarakat sekitar diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian alam, mulai dari hal sederhana seperti menanam dan merawat pohon di lingkungan masing-masing.

Lokasi kegiatan yang berada di area terbuka dengan hamparan pepohonan dan dekat aliran sungai semakin menegaskan pentingnya penghijauan di kawasan tersebut. Penanaman pohon diyakini mampu meningkatkan daya resap air, mencegah erosi, serta menjaga kualitas udara.

Melalui kolaborasi antara Ormas TKN dan Polres Probolinggo ini, diharapkan gerakan penghijauan dapat terus berlanjut dan menjadi contoh bagi elemen masyarakat lainnya. Semangat gotong royong dalam menjaga lingkungan dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan wilayah yang aman, asri, dan berkelanjutan

 

 

Hery.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBOLINGGO – Sebuah bangunan yang diduga difungsikan sebagai pabrik industri rokok milik CV Nur Jaya Utama di Dusun Rondo Kuning RT 04 RW 02, Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, digeruduk warga setempat. Aksi tersebut dipicu oleh keresahan masyarakat terhadap aktivitas pabrik yang disebut-sebut beroperasi hingga larut malam. Rabu, 22/04/2026 .

Warga menilai, kegiatan produksi rokok di lokasi tersebut sangat mengganggu ketenangan lingkungan, terutama karena aktivitas berlangsung sampai tengah malam. Selain kebisingan, keberadaan pabrik juga menimbulkan dugaan pelanggaran hukum.

Kepala Desa Bulang, Hasan, membenarkan adanya keluhan dari masyarakat terkait aktivitas pabrik tersebut. Ia menyampaikan bahwa operasional yang berlangsung hingga malam hari telah mengganggu kenyamanan warga sekitar.

“Dengan adanya aktivitas tersebut, warga merasa sangat terganggu. Selain itu, rokok yang diproduksi juga diduga merupakan rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai,” ungkap Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menjelaskan bahwa sistem produksi yang digunakan diduga merupakan sistem “jahit”, yakni bahan baku rokok didatangkan dari luar daerah, kemudian dirakit atau diproduksi di lokasi tersebut. Setelah selesai, produk rokok tersebut diduga diedarkan ke luar daerah tanpa melalui prosedur resmi.

“Yang lebih memprihatinkan, rumah-rumah warga di sekitar lokasi diduga dijadikan tempat penitipan rokok ilegal untuk menghindari razia,” tambahnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Gending, Puguh Wijayanto, menyampaikan bahwa pihak kepolisian datang ke lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Petugas kemudian memberikan imbauan kepada warga dan pihak terkait agar situasi tetap kondusif.

“Kami menerima laporan dari masyarakat dan langsung menuju lokasi. Kami memberikan imbauan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga situasi tetap aman dan kondusif,” jelasnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh. Ripen, salah satu warga setempat. Ia mengaku resah dengan aktivitas pabrik yang beroperasi hingga larut malam.

“Kami merasa terganggu karena aktivitasnya sampai malam. Ini sangat meresahkan warga,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya mengonfirmasi kepada pemilik maupun perwakilan dari CV Nur Jaya Utama. Namun, belum ada pihak yang memberikan keterangan resmi terkait kejadian tersebut maupun dugaan aktivitas produksi rokok ilegal di lokasi itu.

 

 

Hery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBOLINGGO – Polres Probolinggo Polda Jatim melalui Satuan Lalu Lintas terus berupaya menanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada masyarakat.

Bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakapro) ke-280 tahun 2026, Satlantas Polres Probolinggo menggelar kegiatan edukasi keselamatan berkendara (safety riding) di Alun-alun Kraksaan, Minggu (19/4/26).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian acara yang melibatkan komunitas sepeda motor, komunitas cosplay, serta masyarakat umum yang hadir.

Edukasi keselamatan berkendara tersebut dikemas dalam kegiatan kopi darat (kopdar) gabungan, sehingga penyampaian materi berlangsung secara santai namun tetap efektif.

Dalam kegiatan ini, Polres Probolinggo Polda Jatim memberikan pemahaman terkait pentingnya tertib berlalu lintas, penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm berstandar SNI, serta larangan berkendara secara ugal-ugalan dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi.

Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif melalui Kasat Lantas AKP Safiq Jundhira Z menegaskan bahwa keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas sepeda motor, untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban,” tegas AKP Safiq.

Lebih lanjut, AKP Safiq Jundhira menekankan agar seluruh pengendara senantiasa mematuhi aturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, serta menjaga etika berkendara di jalan.

AKP Safiq juga mengingatkan agar tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban umum, tidak menggunakan knalpot brong, serta menghindari aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Ia mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Probolinggo pada Momentum Harjakapro mengisi dengan kegiatan positif.

“Jangan sampai euforia perayaan justru menimbulkan gangguan kamtibmas ataupun kecelakaan lalu lintas. Mari kita jaga bersama situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Probolinggo,” kata AKP Safiq.

Selain itu, AKP Safiq juga mengajak para orang tua dan tokoh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan pengawasan dan pembinaan kepada generasi muda agar tidak terlibat dalam kegiatan negatif di jalan raya.

Diharapkan melalui kegiatan edukasi ini, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat mewujudkan keamanan dan keselamatan bersama di jalan raya. (*)

 

 

Hery.

 

 

 

PROBOLINGGO – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo, H. Samsur, S.Ag., menghadiri kegiatan halal bihalal yang dirangkaikan dengan pembinaan lembaga pendidikan di Kecamatan Tiris, Senin (20/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di desa ranuagung tersebut diikuti oleh para kepala sekolah dan pengelola lembaga pendidikan mulai dari tingkat RA, MI, MTs hingga MA se-Kecamatan Tiris. Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi pasca Hari Raya Idulfitri sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama.

Dalam sambutannya, H. Samsur menyampaikan bahwa halal bihalal bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat ukhuwah dan membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan.

“Momentum ini harus kita manfaatkan untuk saling memaafkan, mempererat kebersamaan, serta memperkuat koordinasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing lembaga,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam menjaga kualitas pendidikan, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter peserta didik. Menurutnya, lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi pembinaan oleh jajaran Kemenag Kabupaten Probolinggo, yang memberikan arahan terkait peningkatan kinerja, administrasi pendidikan, serta penguatan kurikulum berbasis nilai-nilai keislaman.

Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian acara yang berlangsung dengan penuh keakraban. Halal bihalal ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar lembaga pendidikan serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah Kecamatan Tiris.

 

 

 

Hery.

 

 

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Pengadaan kegiatan seni “Harjakapro” Tahun Anggaran 2026 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo menuai sorotan. Data pada sistem pengadaan pemerintah menunjukkan sedikitnya dua paket kegiatan dengan total anggaran (pagu) Rp130 juta.

Paket pertama berupa jasa penyelenggaraan acara (event organizer) kebudayaan dengan pagu Rp100 juta. Paket kedua adalah belanja makanan dan minuman kegiatan pagu sebesar Rp30 juta. Keduanya bersumber dari APBD 2026 dan berada pada satuan kerja yang sama.

Dalam dokumen tersebut, kegiatan diklasifikasikan sebagai bagian dari program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Volume pekerjaan tercatat masing-masing satu paket, dengan spesifikasi teknis mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi dan proporsionalitas anggaran tersebut di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah. Selain itu, belum terlihat rincian terbuka mengenai output kegiatan, indikator keberhasilan, serta justifikasi kebutuhan biaya yang detail kepada publik.

Ketua Libas88 Nusantara, Muhyiddin, memberikan tanggapan kritis atas pengadaan tersebut. Ia menilai penganggaran kegiatan seremonial harus benar-benar terukur manfaatnya.

“Kegiatan budaya itu penting, tapi jangan sampai menjadi ajang seremonial yang menyedot anggaran tanpa dampak nyata. Harus jelas output-nya, siapa yang menerima manfaat, dan bagaimana akuntabilitasnya,” ujar Muhyiddin saat dimintai keterangan.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi sejak tahap perencanaan. Menurutnya, publik berhak mengetahui alasan penentuan nilai anggaran, termasuk perbandingan harga pasar untuk jasa event organizer maupun konsumsi.

“Kalau hanya satu paket EO pagu sebesar Rp100 juta, pertanyaannya: apa saja komponennya? Apakah sudah efisien? Begitu juga konsumsi pagu sebesar Rp30 juta, harus jelas jumlah peserta dan standar biayanya,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo terkait rincian perencanaan kegiatan tersebut, termasuk dasar penetapan pagu anggaran.

Sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik, redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait guna memastikan informasi yang berimbang dan akurat. (Redaksi)

 

 

 

Probolinggo . Sebuah bangunan yang diduga difungsikan sebagai pabrik industri rokok milik CV Nur Jaya Utama di Dusun Rondo Kuning RT 04 RW 02, Desa Bulang, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, terindikasi kuat tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sah sebagaimana diatur dalam regulasi pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Temuan ini mencuat pada 17 April 2026.

Secara normatif, proses penerbitan PBG untuk industri manufaktur—termasuk industri rokok—mensyaratkan pemenuhan aspek multidimensional yang mencakup kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, standar keselamatan industri, hingga validitas titik koordinat lokasi bangunan melalui sistem SIMBG. Ketidaksesuaian dalam salah satu komponen tersebut berpotensi menimbulkan cacat administratif hingga pelanggaran hukum.

Berdasarkan hasil investigasi Komunitas Jurnalis Nusantara Trabas Kabupaten Probolinggo, ditemukan adanya inkonsistensi data administratif. Dalam dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), lokasi usaha tercatat berada di Dusun Nagger, Desa Bulang. Namun, secara faktual bangunan berdiri di Dusun Rondo Kuning.

Lebih lanjut, keterangan dari narasumber warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya mengungkap dugaan praktik pemanfaatan dokumen perizinan dari lokasi lain. Ia menyebut bahwa bangunan yang kini difungsikan sebagai pabrik diduga menggunakan atau “meminjam” PBG/IMB dari gedung yang berlokasi di Dusun Klompang RT 18 RW 09, Desa Bulang.

“Informasi yang kami terima beberapa tahun lalu, bangunan di Rondo Kuning ini diduga menggunakan PBG dari lokasi di Klompang. Bahkan saat survei, yang didatangi justru lokasi Klompang, bukan yang sekarang berdiri. Ini jelas menimbulkan dugaan ketidaksesuaian titik koordinat,” ungkapnya.

Dalam perspektif hukum administrasi, penggunaan titik koordinat yang tidak sesuai dengan lokasi fisik bangunan dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi, bahkan berpotensi mengarah pada penyalahgunaan dokumen perizinan. Hal ini berimplikasi pada status bangunan yang dapat dianggap tidak memiliki legalitas atau masuk dalam kategori bangunan ilegal.

Sementara itu, pihak yang diduga sebagai pemilik, berinisial “DA”, belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan singkat WhatsApp terkait validitas PBG/IMB dan kesesuaian titik koordinat belum mendapat respons hingga berita ini dipublikasikan.

Tim media yang tergabung dalam Komunitas Jurnalis Nusantara Trabas menyatakan akan terus melakukan pendalaman investigatif, termasuk klarifikasi lintas instansi terkait, guna mengurai dugaan anomali perizinan ini secara komprehensif.

Ketidakjelasan legalitas bangunan industri tidak hanya berimplikasi pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum, lingkungan, dan keselamatan kerja. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas perizinan menjadi urgensi yang tidak dapat ditawar dalam menjamin kepastian hukum dan tata kelola pembangunan yang berintegritas.

 

 

Hery.