Kategori: Uncategorized

 

 

Probolinggo – Pelayanan publik yang cepat, tepat, dan tanpa berbelit menjadi dambaan masyarakat. Hal itulah yang kini dirasakan warga saat mengurus administrasi kendaraan di Samsat Probolinggo. Di bawah koordinasi Kepala Bagian Cek Fisik, Brian, sistem pelayanan dinilai semakin efektif dan efisien. Rabu, 04/03/2026.

Proses cek fisik kendaraan yang biasanya identik dengan antrean panjang, kini berlangsung lebih tertib dan terorganisir. Ketepatan verifikasi nomor rangka dan nomor mesin dilakukan secara profesional, sementara kecepatan pelayanan menjadi prioritas utama tanpa mengurangi ketelitian.

Masyarakat yang datang mengurus balik nama, mutasi kendaraan, maupun perpanjangan administrasi tampak tidak lagi harus menunggu lama. Petugas sigap mengarahkan alur pemeriksaan, sehingga proses berjalan sistematis. Area cek fisik pun terlihat lebih kondusif, dengan petugas yang responsif memberikan arahan kepada wajib pajak.

Menurut sejumlah warga, perubahan ini sangat terasa. Mereka mengaku lebih nyaman karena tidak perlu berdesakan atau menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk satu tahapan administrasi. “Sekarang lebih cepat, petugasnya juga ramah dan langsung sigap,” ujar salah satu warga yang ditemui usai proses cek fisik.

Kepala Bagian Cek Fisik, Brian, menegaskan bahwa pelayanan publik harus mengedepankan profesionalitas. Ketelitian tetap menjadi standar utama, namun efisiensi waktu masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Dengan sistem kerja yang terkoordinasi, pihaknya berupaya meminimalisir antrean serta mempercepat alur pemeriksaan.

 

Langkah ini menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas pelayanan di sektor administrasi kendaraan bermotor bukan hal yang mustahil. Ketika manajemen berjalan baik dan sumber daya manusia bekerja maksimal, pelayanan publik pun dapat menjadi lebih humanis dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

 

Hery

Ke depan, diharapkan inovasi pelayanan seperti ini terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik semakin kuat.

 

 

Probolinggo – Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (25/02/2026), berujung sorotan. Seorang wartawan diduga menjadi korban pemukulan oleh orang tak dikenal usai kegiatan tersebut berlangsung.

Korban diketahui bernama Fabil Is Maulana, wartawan Sorot Nuswantoro biro Probolinggo. Insiden terjadi di halaman Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, tidak lama setelah RDP selesai. Terduga pelaku hingga kini masih disebut sebagai “Mister X”.

Kuasa hukum korban, Ahmad Mukhoffi, menegaskan bahwa kliennya mengalami tindakan kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut.

“Kami berharap polisi tidak berhenti pada identitas Mister X, tetapi benar-benar mengungkap siapa pelaku dan bagaimana peristiwa ini terjadi,” ujarnya.

Sorotan juga datang dari Ketua LSM AMPP, Lutfi Hamid. Ia menilai tanggung jawab tidak hanya pada pelaku pemukulan, tetapi juga pada pihak yang mengoordinir kegiatan.

“Seharusnya koordinator RDP ikut bertanggung jawab. Jika benar kegiatan itu dikoordinir oleh Laskar Jogo Probolinggo, maka mereka tidak bisa lepas tangan. Polisi jangan hanya fokus pada pelaku, tetapi juga melihat siapa yang membawa dan menggerakkan massa,” tegas Lutfi.

Menurutnya, kebebasan pers harus dijaga dan tidak boleh ada intimidasi terhadap jurnalis yang menjalankan tugas.

Atas kejadian tersebut, sejumlah wartawan turut mendampingi korban melaporkan kasus ini ke Polres Probolinggo pada Kamis (26/02/2026). Ketua Komsipro, Ahmad Himildin, menyatakan bahwa pendampingan ini merupakan bentuk solidaritas profesi.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

 

 

Tim

 

 

 

Probolinggo – demokrasi di Kabupaten Probolinggo kembali menjadi sorotan. Seorang wartawan, Fabil Is Maulana, diduga menjadi korban pemukulan oleh orang tak dikenal di halaman kantor DPRD Kabupaten Probolinggo usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (25/2/2026).

Insiden tersebut terjadi tak lama setelah agenda RDP berakhir. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, Fabil saat itu tengah menjalankan tugas jurnalistiknya. Namun situasi mendadak memanas dan berujung dugaan aksi kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang yang identitasnya hingga kini belum diketahui.

Peristiwa itu resmi dilaporkan ke Polres Probolinggo. Sehari setelah kejadian, Kamis (26/2/2026), solidaritas lintas organisasi dan insan pers mengalir dengan mendatangi Mapolres sebagai bentuk dukungan moral sekaligus desakan agar kasus tersebut diusut tuntas.

Sejumlah pimpinan LSM dan organisasi wartawan tampak hadir, di antaranya Ketua LSM AMPP Lutfi Hamid, Ketua Libas 88 Muhyiddin, Ketua LSM Paskal Sulaiman, Ketua F-Wamipro Suhri, Ketua AWPR Fahrul, Ketua Trabas KJN Syahroni, serta rekan-rekan media dari Kota dan Kabupaten Probolinggo.

Kuasa hukum korban, Ahmad Mukhoffi, menegaskan bahwa laporan yang diajukan bukan perkara sepele. Ia menyebut kliennya menjadi korban dugaan pengeroyokan oleh pelaku yang untuk sementara disebut sebagai “Mister X”.

“Kami melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama terhadap Mas Fabil. Identitas pelaku masih dalam proses pendalaman dan kami sebut sementara Mister X,” ujarnya kepada awak media.

Menurut Mukhoffi, peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai konflik pribadi. Pasalnya, saat kejadian Fabil tengah menjalankan tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, aspek perlindungan terhadap profesi wartawan menjadi poin penting dalam penanganan perkara ini.

Ketua Trabas KJN, Syahroni, juga angkat bicara. Ia menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap wartawan tidak boleh dianggap sepele dan harus diproses secara hukum hingga tuntas.

“Kasus ini harus diusut tuntas. Profesi jurnalis adalah profesi mulia yang tidak bisa dianggap remeh. Jika dibiarkan, kejadian seperti ini bisa terulang kembali dan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers,” tegas Syahroni.

Ia berharap aparat kepolisian bekerja secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum agar ke depan tidak ada lagi intimidasi maupun kekerasan terhadap insan pers yang sedang menjalankan tugasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan untuk mengungkap identitas para terduga pelaku. Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus ini demi menjaga marwah demokrasi dan kebebasan pers di Kabupaten Probolinggo.

 

 

Hery.

 

 

 

 

 

Probolinggo – Konflik rumah tangga yang berujung perceraian di Desa Andung Biru, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi. Proses mediasi tersebut dilaksanakan di rumah Kepala Dusun (Kasun) setempat dengan menghadirkan kedua belah pihak. Rabu, 25/02/2026 .

Mediasi difasilitasi oleh Pemerintah Desa Andung Biru bersama perwakilan dari LSM AMPP. Pertemuan berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh kekeluargaan, dengan tujuan mencari solusi terbaik khususnya terkait pembagian harta bersama pasca perceraian.

Rumah Kasun dipilih sebagai lokasi mediasi guna menjaga situasi tetap tenang serta menghindari perhatian berlebihan dari masyarakat. Dalam forum tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan menyampaikan pendapat dan tuntutan mereka secara terbuka.

Kepala Desa Andung Biru dalam pernyataannya menegaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen membantu warganya menyelesaikan persoalan secara damai.

“Kami dari pemerintah desa hanya memfasilitasi dan menjadi penengah agar persoalan ini tidak berkepanjangan. Alhamdulillah, kedua belah pihak bisa duduk bersama dan mencapai kesepakatan terkait pembagian harta. Harapan kami, setelah ini tidak ada lagi konflik dan situasi desa tetap kondusif,” ujar Kepala Desa Andung Biru.

Sementara itu, perwakilan LSM AMPP menyampaikan bahwa kesepakatan yang dicapai merupakan hasil musyawarah bersama tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Hasil mediasi kemudian dituangkan dalam berita acara dan disaksikan oleh perangkat desa serta pihak terkait.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, diharapkan kedua belah pihak dapat melanjutkan kehidupan masing-masing dengan baik dan tetap menjaga hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat Desa Andung Biru.

 

 

 

 

 

Probolinggo – Jalan penghubung antar Desa Tambelang dan Desa Krucil mengalami kerusakan akibat tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Jembatan yang berada di Dusun Krajan, RT 03 RW 01 itu dilaporkan jebol pada bagian bawah konstruksinya sehingga tidak dapat dilalui kendaraan. Rabu, 25/02/2026 .

Kepala Desa Tambelang, Mat Saleh, menjelaskan bahwa derasnya arus air saat hujan menyebabkan pondasi jembatan tergerus. Berdasarkan rekaman dan hasil pengecekan di lapangan, kondisi jembatan mengalami kerusakan cukup serius.
“Untuk kendaraan roda dua maupun roda empat sudah tidak bisa melintas karena sangat berisiko. Namun untuk sementara masih bisa dilalui pejalan kaki dengan sangat hati-hati,” ujar Mat Saleh.

Meski masih dapat dilewati warga dengan berjalan kaki, kondisi tersebut dinilai membahayakan. Pemerintah desa telah memasang tanda peringatan dan mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melintas, terutama saat hujan turun dan debit air meningkat.

Jembatan tersebut merupakan akses vital penghubung antar desa yang menunjang mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas ekonomi, mengangkut hasil pertanian, serta menuju fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan terputusnya akses kendaraan, distribusi barang dan aktivitas warga menjadi terhambat.

Kepala desa berharap adanya perhatian dan penanganan cepat dari dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Ia menegaskan bahwa perbaikan permanen memerlukan dukungan anggaran dan teknis dari instansi berwenang.

“Kami sangat berharap ada respons cepat dari dinas terkait, karena jembatan ini menjadi jalur utama masyarakat. Jika dibiarkan terlalu lama, dampaknya akan semakin luas bagi perekonomian dan kebutuhan dasar warga,” tegasnya.

Saat ini pemerintah desa terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan instansi teknis guna mempercepat proses penanganan, sembari mengutamakan keselamatan masyarakat yang masih melintas dengan berjalan kaki.

Hery.

 

Probolinggo – Pemerintah Desa Kertosono bersama unsur terkait melakukan pendataan pasca bencana angin puting beliung yang melanda Dusun Bataan RT 10 RW 03, Desa Kertosono, serta sejumlah titik di Desa Betek Taman, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (21/02/2026).

Berdasarkan laporan di lapangan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Hujan deras yang turun sejak sore hari disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan cukup parah di wilayah Desa Kertosono dan Desa Betek Taman.

Dari hasil pendataan sementara di Desa Kertosono, tercatat tiga rumah warga terdampak, yakni:

• Bapak Yuyus Yunus

Rumah mengalami kerusakan dan hingga saat ini belum dilakukan perbaikan.

• Ibu Sumiati

Rumah dalam kondisi rusak berat, belum diperbaiki, serta dinyatakan sudah tidak layak huni.

• Ibu Tun

Rumah mengalami kerusakan dan belum diperbaiki. Kondisi bangunan juga dinilai sudah tidak layak huni.

Kerusakan yang terjadi meliputi bagian atap yang beterbangan akibat terjangan angin kencang, serta beberapa bagian bangunan yang mengalami kerusakan struktural. Sementara itu, di Desa Betek Taman juga dilaporkan terdapat rumah warga yang terdampak akibat cuaca ekstrem dan masih dalam proses pendataan oleh pemerintah desa setempat.

Dengan adanya kejadian tersebut, sejumlah dinas terkait turun langsung ke lokasi, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo. Tim BPBD bersama unsur pemerintah desa melakukan peninjauan lapangan sekaligus menyerahkan bantuan darurat kepada warga terdampak.

Bantuan yang diberikan berupa paket sembako, terpal untuk penutup atap sementara, serta kebutuhan logistik lainnya guna meringankan beban korban. Selain itu, BPBD juga melakukan asesmen lanjutan untuk memastikan tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan lebih lanjut, termasuk kemungkinan bantuan perbaikan rumah bagi warga yang huniannya mengalami kerusakan berat.

Warga terdampak saat ini membutuhkan bantuan lanjutan untuk perbaikan rumah agar dapat kembali menempati hunian yang aman dan layak. Pemerintah desa berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait agar proses penanganan dapat segera terealisasi.

Turut hadir dalam kegiatan pendataan tersebut Kepala Desa Kertosono, Sekretaris Desa beserta perangkat desa, serta Ketua BPD Desa Kertosono. Kehadiran unsur pemerintah desa ini sebagai bentuk respons cepat dan kepedulian terhadap warganya yang terdampak musibah. Pemerintah Desa Betek Taman juga melakukan koordinasi guna memastikan data kerusakan dan kebutuhan warga terdampak.

Pemerintah desa menyampaikan bahwa hasil pendataan dan dokumentasi di lapangan, termasuk foto beserta titik koordinat lokasi kejadian, telah dan akan terus dilaporkan kepada instansi terkait guna mendapatkan tindak lanjut dan bantuan yang diperlukan.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, mengingat curah hujan disertai angin kencang masih berpeluang terjadi di wilayah Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo dalam beberapa waktu ke depan.

 

Hery.

 

 

 

 

 

Probolinggo – Komunitas Jurnalis Nusantara TRABAS menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dirangkaikan dengan evaluasi kinerja sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 organisasi tersebut. Kegiatan berlangsung penuh semangat kebersamaan dan dihadiri oleh seluruh perwakilan media yang tergabung dalam komunitas. Sabtu, 14/02/2025 .

Sebanyak 32 media resmi tercatat sebagai anggota aktif dalam organisasi ini. Dalam forum tersebut, para anggota membahas laporan pertanggungjawaban pengurus, capaian program kerja selama satu tahun terakhir, serta menyusun rencana strategis untuk periode berikutnya.

Koordinator TRABAS, Syahroni, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas perjalanan empat tahun TRABAS yang terus berkembang dan semakin solid. Ia menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, independensi, serta solidaritas antar jurnalis di tengah dinamika dunia pers yang semakin kompleks.

“Empat tahun bukan waktu yang singkat. Ini adalah bukti bahwa kebersamaan dan komitmen kita dalam membangun organisasi berjalan dengan baik. Dengan 32 media yang tergabung, kita memiliki kekuatan besar untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab,” ujarnya.

 

 

Momentum HUT ke-4 ini juga menjadi ajang refleksi bagi seluruh anggota untuk memperkuat komitmen terhadap kode etik jurnalistik dan meningkatkan kualitas pemberitaan. Dalam sesi evaluasi, sejumlah anggota menyampaikan masukan terkait pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan jurnalistik, serta penguatan peran media di era digital.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan organisasi yang memasuki tahun keempat.Dengan semangat kebersamaan di usia yang ke-4, TRABAS diharapkan semakin matang, profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan dunia pers di Indonesia.

 

 

Hery.

 

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kraksaan melayangkan kritik keras terhadap wacana penerapan seragam kebijakan lima hari sekolah di Kabupaten Probolinggo. Ketua PCNU Kraksaan, KH Hafidzul Hakim Noer (Non Hafid), menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus tetap bersifat opsional dan tidak boleh dipaksakan kepada seluruh satuan pendidikan.

Poin Utama Kritik PCNU Kraksaan:

• Bukan Kewajiban Mutlak: Berdasarkan Perbup Probolinggo Nomor 7 Tahun 2026, sistem lima hari sekolah adalah pilihan (opsional). Sekolah memiliki kondisi dan kesiapan yang berbeda-beda, sehingga penyeragaman justru dianggap mengabaikan realitas lapangan.
• Lemahnya Basis Data: PCNU menilai kebijakan ini belum didukung bukti kuat (evidence-based policy) terkait peningkatan mutu pendidikan maupun dampak sosialnya. Evaluasi yang ada saat ini dianggap hanya bersifat administratif formalitas.
• Ancaman bagi Madrasah Diniyah: Ada kekhawatiran besar mengebnai koordinasi yang buruk dengan lembaga pendidikan nonformal seperti Madrasah Diniyah (Madin) dan TPQ. Jika jam sekolah formal diperpanjang, ekosistem pendidikan karakter berbasis agama ini terancam melemah.
• Klaim Manfaat yang Diragukan: Pernyataan bahwa lima hari sekolah dapat menekan kenakalan remaja dianggap hanya asumsi tanpa data empirik yang valid.

Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah:

1. Hentikan Perluasan Masif: Meminta Pemkab dan Dinas Pendidikan tidak memperluas kebijakan ini sebelum ada evaluasi komprehensif.
2. Validasi Program Unggulan: Meminta pembuktian nyata atas program Tahfidz dan BTQ sebagai hasil sistemik sekolah, bukan sekadar prestasi individu siswa.
3. Dialog Terbuka: PCNU Kraksaan mendesak ruang diskusi konstruktif bersama Bupati dan Dinas Pendidikan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan sesuai karakter masyarakat lokal.

“Kebijakan pendidikan tidak boleh hanya berbasis asumsi. Harus ada data, metodologi yang jelas, dan keberpihakan pada keadilan masyarakat,” tegas Non Hafid, pada Rabu (11/2/2026). (Heri)

 

PROBOLINGGO, kabarbromo66.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo membantah isu penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara dugaan korupsi dana Biaya Operasional Petugas (BOP) vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Namun, bantahan tersebut diiringi fakta bahwa hingga lebih dari satu tahun sejak penyidikan berjalan, perkara ini belum menetapkan satu pun tersangka maupun mengumumkan nilai kerugian negara.

Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Probolinggo, Taufik Eka Purwanto, menegaskan bahwa penyidikan masih berlangsung.

“Tim penyidik masih melakukan proses penyidikan. Saat ini belum ada estimasi kerugian negara. Jika ada perkembangan, akan kami sampaikan,” ujar Taufik kepada Tim Jurnalis, Selasa (10/2/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa hingga Februari 2026, penyidikan yang telah diawali dengan penggeledahan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo pada Desember 2024 itu belum menghasilkan penetapan tersangka.

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai progres pemeriksaan, Kejari Probolinggo menyatakan bahwa pendataan saksi masih berlangsung dan belum direkap secara menyeluruh. Alasan saksi berada di luar daerah serta kesibukan pekerjaan disebut sebagai faktor yang memengaruhi lambannya proses pemeriksaan.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya di ruang publik. Pasalnya, dalam praktik penegakan hukum, tahap penyidikan umumnya dilakukan setelah adanya peristiwa pidana yang dinilai cukup terang. Terlebih, tindakan penggeledahan dan penyitaan dokumen sebelumnya menunjukkan adanya dugaan awal yang serius.

Sejumlah pemerhati kebijakan publik di Probolinggo diantaranya Feriyanto, SH menilai stagnasi perkara berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum.

“Penyidikan sudah berjalan lama dan bahkan disertai penggeledahan. Jika hingga kini belum ada kejelasan arah perkara, wajar publik mempertanyakan transparansi dan efektivitas penanganannya,” ujar Feriyanto, SH.

Hingga berita ini diturunkan, Kejari Probolinggo tetap menyatakan tidak ada penghentian penyidikan. Namun, tanpa penetapan tersangka, pengumuman kerugian negara, maupun tenggat waktu yang jelas, penanganan kasus vaksin PMK ini masih menyisakan pertanyaan besar di tengah masyarakat. (Red)